Deskripsi
Demokrasi sesungguhnya tidak hanya diuji ketika rakyat menentukan siapa yang akan memimpin, tetapi juga ketika mereka memiliki kesempatan untuk menentukan bagaimana kehidupan bersama dijalankan. Pemilihan umum dapat melahirkan pemerintahan yang sah, tetapi belum tentu menghadirkan tata kelola yang benar-benar mendengar, menghargai, dan melibatkan warganya. Di antara keduanya terdapat pertanyaan mendasar yang layak terus kita renungkan: apakah warga negara telah menjadi pemilik kedaulatan dalam praktik kehidupan publik, atau baru sebatas pemberi legitimasi bagi kekuasaan? Pertanyaan itulah yang menjadi salah satu titik berangkat penulisan buku Citizen Governance Indonesia: Dari Partisipasi menuju Kekuasaan Warga dalam Tata Kelola Publik dan Pembangunan. Kita hidup pada masa ketika demokrasi, pemerintahan, dan pembangunan menghadapi perubahan yang semakin kompleks. Teknologi digital memperluas ruang komunikasi, tetapi belum tentu memperbesar pengaruh warga. Forum partisipasi semakin banyak diselenggarakan, tetapi belum tentu menghasilkan keputusan yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Pemerintah semakin dituntut bekerja cepat dan efektif, tetapi kecepatan pelayanan tidak selalu beriringan dengan keadilan, keterbukaan, dan kepercayaan publik.Keadaan tersebut mengingatkan kita bahwa kemajuan tata kelola tidak cukup diukur dari banyaknya program, tersedianya teknologi, atau meningkatnya indikator kinerja. Kemajuan juga harus dilihat dari seberapa jauh warga memperoleh ruang, kemampuan, dan kewenangan untuk memengaruhi keputusan yang menentukan kehidupan mereka sendiri.
Ulasan
Belum ada ulasan.