HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

Deskripsi

Pembahasan dalam buku ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek normatif berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait, tetapi juga dilengkapi dengan pendekatan kontekstual terhadap praktik pemerintahan daerah di Indonesia. Buku ini menguraikan berbagai aspek penting, seperti pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, kedudukan pemerintah daerah dan DPRD, produk hukum daerah, keuangan daerah, penataan daerah,
pemerintahan desa, desentralisasi asimetris, inovasi daerah, partisipasi masyarakat, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban pemerintahan daerah. Sebagai buku ajar, materi disusun secara sistematis dan
dilengkapi dengan kompetensi pembelajaran, tutorial, latihan, serta evaluasi yang bertujuan membantu mahasiswa memahami keterkaitan antara teori dan praktik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, buku ini juga mendorong pembaca untuk mampu menganalisis berbagai persoalan aktual yang
berkembang dalam pelaksanaan otonomi daerah, termasuk tantangan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hubungan pusat dan daerah, serta penguatan demokrasi lokal.